PMII Kota Bandung Gelar Diskusi Publik NKRI vs KHILAFAH

1. DR. Harjoko. S (Akademisi) 2. Ustd. Ayik Heryansyah (mantan ketua HTI Bangka belitung) 3. KH. Dasuki (pengurus PWNU jabar)

Bandung, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung telah menyelenggarakan Diskusi Publik Untuk memperkokoh Jiwa Kebangsaan dan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di SMK Medina Kota Bandung, Rabu 19/04/2017.

Kegiatan diskusi publik kali ini mengusung tema “NKRI VS KHILAFAH”. Junen Hudaya sebagai ketua pelaksana berharap setelah diskusi ini semua elemen masyarakat melek akan kondisi bangsa saat ini, terutama mahasiswa. Alasan kenapa mengambil tema ini “Agar ada dialog interaktif mengenai konteks bangsa ini dengan sistem yang sudah ada yaitu NKRI dengan sistem demokrasi dan sudah dipandang sangat ideal, namun ada beberapa golongan atau organisasi yg yang tidak sepakat dengan hal itu dan mempunya solusi dengan menerapkan sistem khilafah. Tegasnya

Bangsa ini sudah selesai membicarakan NKRI, karena Indonesia berdiri dari Suku Bangsa yang berbeda-beda, Bahasa yang berbeda-beda, bermacam bahasa, bermacam keyakinan dan perbedaan yang lainnya, sehingga NKRI dipandang sangat ideal.

Setelah diskusi ini saya ingin meyakinkankan kalau sistem khilafah itu cocok atau tidak ditegakkan di indonesia. Dan semua elemen masyarakat tahu kalau khilafah adalah ancaman untuk bangsa ini. Tambah Junen Hudaya

Disela-sela diskusi pemateri pertama perwakilan dari akademisi menegaskan bahwa pancasila sudah cocok untuk bangsa ini dan NKRI adalah Harga Mati yang harus di pertahankan oleh seluruh rakyat indonesia.

Sedangkan pemateri kedua yang latar belakangnya mantan ketua HTI menegaskan bahwa khilafah itu tidak perlu di perebutkan, khilafah yang sesungguhnya yaitu pada zaman Abu Bakar sampai zaman Ali Bin Abi Thalib, dan Khilafah HTI saat ini yaitu siasah bukan akidah, sehingga tidak bisa di sebut HTI kafir. Namun kalau dianggap HTI bertentangan dengan negara di sebutnya Bughat yaitu memberontak terhadap negara.

Masih di sela-sela diskusi pemateri ketiga yang latar belakannya islam Ahlussunnah Wal Jamaah menegaskan Pancasila dan NKRI sudah menjadi perjanjian kebangsaan, dan yang melakukannya tidak sedikit perwakilan dari ulama islam dan non islam, bahkan yang berbeda suku bangsa dan yang lainnya. Sehingga kalau ada kelompok yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa ini seharusnya pemerintah tegas untuk menyelesaikannya. Sehingga tidak akan terjadi konflik horizontal.

Willy Mukti